Tiga RSUD Terbaik Paparkan Komitmen Keterbukaan Informasi dalam Monev Badan Publik 2021

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu, RSUD Budhi Asih dan RSK Duren Sawit terpilih menjadi yang terbaik dalam tahapan monitoring dan evaluasi (Monev) Badan Publik 2021 Kategori RSUD yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta.

KI DKI berharap, monev ini menjadi ajang peningkatan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab sesuai UU KIP 14/2008

Direktur dan tim pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) RSUD ex officio humas dan pemasaran memaparkan pengelolaan informasi publik yang dikelola sesuai amanat UU KIP 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Ketua KI Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat menjelaskan, presentasi durasi 60 menit menayangkan kegiatan implementasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik dengan inovasi yang dapat diakses masyarakat dalam memperoleh layanan di RSUD di Provinsi DKI Jakarta.

KI DKI Edukasi Keterbukaan Informasi di Enam Badan Publik

"Paparan tersebut disampaikan Direktur RSKD Duren Sawit, Theryoto; Wakil Direktur Keuangan dan Umum RSUD Budhi Asih, Reggy; dan Direktur RUD Pasar Minggu, Yudhi Amiarno," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Beritajakarta.id, Rabu (20/10).

Harry mengatakan, peran strategis RSUD sebagai garda terdepan sangat penting dalam kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama di saat pandemi COVID-19. Informasi Publik yang dikelola RSUD terdiri dari tiga komponen, yakni informasi wajib disediakan setiap saat, berkala, dan serta merta.

"Yang ikut dalam monev tujuh RSUD yakni RSUD Tarakan, Budhi Asih, Pasar Minggu, Pasar Rebo, Duren Sawit, Cengkareng, dan Koja," sambungnya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, pengintegrasian dan pengelolaan RSUD/RSKD secara fungsional di bawah koordinasi, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

"KI DKI berharap, monev ini menjadi ajang peningkatan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab sesuai UU KIP 14/2008," tandasnya.